Hasil Munas Golkar 2009 : Aburizal Bakrie Ketua Umum

Hasil Munas Golkar 2009 mengantarkan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum Golkar 2009-2015.. Hasil pemilihan ketua umum Golkar ini diumumkan Kamis, 8 Oktober 2009 pada jam 4 pagi. Hebatnya, seluruh kader Partai Golkar tetap fit menanti pengumuman hasil pemilihan ketua umum Golkar, kendati mereka secara marathon mengikuti jalannya pemilihan yang berlangsung hingga dinihari tadi.

Hasil penghitungan suara ketua umum partai Golkar adalah sebagai berikut :
• Aburizal Bakrie 297 suara
• Surya Paloh 239 suara
• Yudi Chrisnandi 0 suara
• Hutomo Mandala Putra ( Tommy Soeharto ) 0 suara

Siapa ketua umum Golkar 2009-2015 terjawab sudah. Aburizal Bakrie Ical, orang terkaya di Indonesia, menjadi pemimpin Golkar 2009-2015. Semoga hasil Munas Partai Golkar 2009 ini menjadi modal awal yang bagus bagi Partai Golkar di masa depan, demi mengembalikan kejayaan Golkar, seperti tema yang dicanangkan dalam Munas : " Kembalikan Kejayaan GOLKAR ".

Semoga Ketua Umum Partai Golkar yang baru ini memiliki semangat dan mampu menyatukan Golkar agar bisa memenuhi harapan berbagai pihak untuk membawa Golkar kembali ke dalam Kejayaan.

Bagi calon ketua umum partai Golkar yang kalah, semoga tidak kecewa dengan hasil ketua umum Golkar, dan tetap berkarya dan mengabdi sebagai kader Golkar. Selamat buat Aburizal Bakrie Ketua Umum Golkar 2009 - 2015
Baca selengkapnya...

Pilpres 2009 : Seru dan Panas

GENDERANG perang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 sudah dimulai. Bunyi nyaring semakin seru dan panas. Ketiga pasangan capres-cawapres telah memperoleh nomor urut hasil undian di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasangan Megawati Soekarnaputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) menempati nomor urut 1, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Boediono) nomor urut 2, dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) nomor urut 3.

Suasana di KPU Sabtu lalu, relatif cair dan tidak terlalu tegang. Hanya sikap Yudhoyono terkesan canggung dan kaku. Sementara, Prabowo paling sigap dan penuh hormat, baik kepada Yudhoyono maupun Wiranto. Megawati juga tidak terlihat tegang, meski kurang luwes ketika menyapa Yudhoyono yang mantan anak buahnya. Di antara semua itu, yang terlihat rileks, adalah Kalla dan Boediono, nothing to lose.

Selain itu, Pilpres nanti diharapkan berlangsung tertib, jurdil, demokratis, serta berbagai kecurangan dan keburukan dalam pemilu legislatif 9 April lalu, tidak terulang kembali dalam Pilpres 8 Juli nanti.

Terasa Panas
Dalam dua minggu terakhir ini, suasana pemilihan presiden sudah terasa panas. Masing-masing kandidat dan Tim Sukses sudah saling sindir dan saling serang. Tanda panasnya peperangan terlihat ketika perang pernyataan dan urat syaraf antara Rizal Mallarangeng dan Fadli Zon atau Rizal dengan Fachrul Rozi. Ditambah antara Permadi, Fuad Bawazir vs Ruhut Sitompul yang nyaris baku hantam, semua itu hanya permulaan. Sudah pasti akan ada perang intelijen dan kampanye hitam bagi capres-cawapres, yang lebih seru dan panas lagi.

Selain itu, deklarasi pasangan capres-cawapres, Mega-Pro di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang, Bekasi yang spektakuler dan dihadiri puluhan ribu pendukung fanatiknya adalah contoh lain. Pengerahan massa itu merupakan salah satu manifestasi peperangan tersebut.

Ada yang lebih fenomenal mengapa pilpres 2009 ini terasa panas? Antara lain, karena tampilnya sosok capres dan cawapres, yang berkepribadian kuat, vokal, berani, tegas, berdaya tarik serta menguasai tema kampanye berikut visi-misi, dan program pemerintahannya.

Selain itu, ketiga kandidat presiden dan wakil presiden, masing-masing terdiri atas sosok populer di mata rakyat, ekspresif, termotivasi oleh pandangan dan komitmen yang eksplosif. Pasangan SBY-Boediono merupakan sosok yang teruji dalam mengendalikan pemerintahan dan dikenal luas di dunia internasional. SBY seorang purnawirawan jenderal Angkatan Darat dan doktor pertanian, sementara Boediono doktor dalam bidang ekonomi-moneter.

Begitu pula, pasangan JK-Wiranto, masing-masing sudah dikenal memiliki sosok pribadi ekspresif dan tidak suka basa-basi, ceplas-ceplos, rileks, dan bukan tipe yang not action talk only, melainkan lincah dan cepat bertindak. Meminjam semboyan JK, akan lebih cepat dan lebih baik, serta satu kata dalam perbuatan. Sedangkan Wiranto, punya karier militer sampai jenjang paling tinggi, yakni panglima TNI. Pasangan ini punya kans untuk maju pada putaran kedua.

Bagaimana dengan Megawati. Putri sulung Bung Karno ini, sudah lama berkiprah dalam politik nasional, sebagai Ketua Umum PDI-P, termasuk pernah menjabat Wakil Presiden dan Presiden, periode 1999-2004. Sedangkan sosok Prabowo pernah pegang Kopassus dan Pangkostrad yang nantinya akan diserahi tugas mengelola ekonomi dan sebagai cawapres tak kalah menarik, di mana Prabowo berpribadi ekpresif, cekatan, tegas, santun, dan berani. Serta tak boleh dianggap enteng, pasangan ini pun punya kans mengalahkan pasangan SBY-Boediono.

Itu gambaran capres-cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 8 Juli nanti. Soal siapa yang menang dalam istilah sepak bola, masih ada 90 menit dan injury time. Semua bisa mengubah persepsi yang kini mengunggulkan SBY-Boediono.
Goyah Sebelum Bertarung
Selain persoalan di atas, koalisi Partai Demokrat dengan mitranya PKB, PKS, PAN, dan PPP kini mulai kendor. Koalisi yang mendukung SBY-Boediono itu selain kurang solid juga goyah sebelum bertarung. Hal itu terlihat dari kurang kompaknya partai-partai koalisi menghadapi usulan penggunaan Hak Angket atas masalah pelanggaran hak konstitusional warga untuk memilih.

Fraksi PKB, PAN, PPP, dan BPD memilih mendukung penggunaan hak angket yang disulkan Fraksi PDI-P dan Partai Golkar. Itu sebabanya Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hassan, kecewa terhdap PKB, PPP, PAN, dan Golkar. Syarif menyindir partai-partai koalisi itu tidak konsisten. Sementara, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB, lebih memilih abstain dari pada menolak penggunaan hak angket.

Pada tataran lain, Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais juga mengizinkan kader PAN mendukung capres-cawapres, di luar SBY-Boediono. Padahal secara resmi PAN mendukung SBY-Boediono.

Ditambah, sikap PKS yang mengusulkan agar istri Presiden dan Wakil Presiden memakai jilbab. Belum kalau jatah kursi menteri yang diberikan Yudhoyono kepada PKS, PKB, PAN, dan PPP tidak seperti yang diharapkan, bisa digoyang terus di Parlemen.

Ditambah penolakan terhadap Boediono yang dinilai neolib dan antek asing. Sehingga kalau tidak dimanage dengan baik, faktor Boediono bisa menjadi blunder bagi Yudhoyono. Ini berarti kans kemenangan JK-Win atau Mega-Pro seimbang dengan SBY-Boediono.
Sumber : SUARA MERDEKA
Baca selengkapnya...

Dinilai tak konsisten jika koalisi dengan Demokrat PDIP akan ditinggal pendukung

PDIP semakin santer dikabarkan berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), dalam Pilpres 2009. Namun jika PDIP benar-benar gabung dengan koalisi yang digagas Demokrat, pengamat memprediksikan partai oposisi ini bakal ditinggalkan pendukungnya, lantaran dianggap tidak konsisten.

”Kalau PDIP melakukan itu (koalisi) berarti tidak konsisten. Bagaimana PDIP memberi penjelasan kepada konstituen, apa rasionalitasnya,” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli, Senin (11/5).

Menurut Lili, tidak mungkin kedua partai yang awalnya saling berseberangan tiba-tiba saja lengket. Kritikan-kritikan PDIP terhadap PD masih nyaring tersimpan di benak khalayak. ”Kecuali PDIP bekerja sama dengan partai lain, ini bisa dipahami. Tapi kalau dengan yang selama ini mereka kritik ya tanda tanya. Ada apa gerangan?” tanya Lili.

Jika koalisi ini terjadi, nyaris kekuatan SBY tak tergoyahkan. Bergabung dengan PKS, PKB, PPP dan PAN saja Demokrat sudah berjaya, apalagi dengan PDIP yang notabene partai oposisi. ”Makanya harus dijelaskan secara rasional oleh PDIP. Ada apa gerangan,” imbuhnya.

Lili menyayangkan sikap PDIP jika langkah ini

benar-benar dilakukan. Sebagai partai oposisi, risikonya memang harus siap kalah lagi. ”Sebagai sebuah partai oposisi memang jauh dari kenikmatan yang ada. Tapi mulia juga menjadi partai oposisi, karena konteksnya dalam rangka untuk mengabdi kepada bangsa,” ucapnya.

Peluang Golkar-Hanura (Jusuf Kalla-Wiranto) juga kian menipis seiring mengguritanya koalisi yang dipimpin Demokrat. Diperkirakan, segala program-program SBY akan mulus tanpa hambatan dari DPR.

Rugikan Demokrat
Di lain pihak ada yang berpendapat, koalisi koalisi PDIP-PD dinilai akan merugikan PD. Sebab parpol-parpol yang saat ini sudah menyatakan diri berkoalisi bisa berbalik arah.

"Kalau PD berkoalisi dengan PDIP, dipastikan partai pendukung SBY akan balik kanan dan akan bergabung dengan Golkar. Misalnya PKS. Partai tersebut akan sangat membenci SBY dan Partai Demokrat," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana.

Mundurnya PKS, ujar Lesmana, karena PKS merasa dikecewakan. Sebab selama ini PDIP dikenal sebagai partai yang selalu menyerang kebijakan SBY. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang partai tersebut justru merapat ke PD dan SBY.

Lesmana menambahkan, penolakan koalisi PD-PDIP, diperkirakan bukan hanya ditentang partai pendukung SBY. Konstituen PDIP juga dipastikan akan merasa kesal. "Banyak kader PDIP akan menganggap DPP PDIP sebagai pengkhianat. Sebab yang mereka tahu PDIP berseberangan dengan PD," tandasnya.

Pandangan serupa juga dikatakan pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya. Menurutnya, jika PDIP merapat ke PD, maka partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan dianggap pragmatis dan melemahkan tradisi oposisi.

"Saya sering mengatakan koalisi besar partai nonsens. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, PDIP yang selama ini menjadi motor utama atau penyangga utama koalisi itu, ternyata juga pragmatis," kata Bima Arya.

Bima menilai, ongkos politik yang dikeluarkan PDIP akan sangat mahal jika berkoalisi dengan PD. Karena PDIP akan sulit menjelaskan kepada konstituennya dengan perubahan sikap yang drastis tersebut.

"Saya kira, hal ini belum ada keputusan di internal PDIP sendiri. Bahkan ada penolakan di sejumlah elemen PDIP. Karena partai ini akan menjadi pragmatis dan tidak akan tahan lagi untuk beroposisi, " jelasnya.

Bima menegaskan, yang paling mengkhawatirkan bila PDIP berkoalisi dengan PD, maka kondisi demokrasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Selain itu, lanjut Bima, koalisi PDIP-PD akan berimbas pada posisi tawar jabatan cawapres. Sebab PDIP sangat menginginkan Boediono menjadi cawapres SBY. Padahal langkah tersebut akan merapuhkan koalisi yang dibangun PD selama ini.

Tunggu Gerindra
Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai detik ini belum ada keputusan partainya untuk berkoalisi dengan Demokrat ataupun Gerindra. "Sampai saat ini belum ada keputusan apakah akan berkoalisi dengan Demokrat atau Gerindra," kata Tjahjo Kumolo kepada Wawasan pagi tadi di Jakarta.

Soal kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra, menurut Tjahjo itu tergantung dari sikap partai berlambang Garuda itu, apakah akan tetap mengusung Ketua Dewan Pembinanya sebagai calon presiden dan tidak mau cawapresnya Megawati. "Kalau koalisi dengan Golkar sudah tidak ada lagi dalam pikiran kami," kata Tjahjo. Mengenai rencana koalisi besar yang dibangun bersama Golkar, PPP, Gerindra, Hanura dan PAN, Tjahjo mengaku pesimistis. Sebab teman koalisi itu satu per satu meninggalkan PDI Perjuangan.

Sumber : Wawawsan

Baca selengkapnya...

Antasari dan Delegitimasi KPK

Keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan itu memang harus dibuktikan
di pengadilan. Tapi, karena telah dinyatakan sebagai tersangka, ia harus diberhentikan sementara. Keputusan pemimpin KPK menonaktifkan Antasari belumlah cukup.

KEMUNCULAN nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan Nasrudin, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, 14 Maret lalu, mengalihkan perhatian publik dari drama politik setelah pemilu legislatif. Bahkan, Suara Merdeka (2/5/2009) membuat judul headline ”Antasari Tersangka” dengan warna merah sebagai fokus berita.

Siapa sangka, seorang pimpinan lembaga negara yang sukses memenjarakan banyak koruptor harus berurusan dengan hukum dalam kasus pembunuhan.
Dalam sejarah reformasi, baru kali ini ada

seorang pejabat lembaga hukum yang dijerat kasus pembunuhan. Kita menghargai atas keseriusan aparat kepolisian yang memiliki komitmen dan serius mengungkap kasus pembunuhan Nasrudin.

Kita sepakat tidak boleh membiarkan orang yang merampas hak hidup orang lain tanpa merasa bersalah dan menyangkalnya sambil berlindung di balik pengaruh politik dan materi.

Pembunuhan itu tergolong sadis. Beberapa peluru menembus kepala yang ditembakkan oleh orang-orang profesional dengan senjata organik saat ia pulang dari lapangan golf di Modernland, Tangerang. Para pelaku sudah ditangkap. Mereka pun sudah mulai buka mulut. Dan, terbukti, mereka hanya orang suruhan, pembunuh bayaran.

Kini, tinggal menegaskan siapa di balik pembunuhan berencana tersebut. Sejauh ini, pengusaha media yang banyak disebut-sebut adalah Sigid Haryo Wibisono. Apakah dia inisiator atau hanya sebagai makelar, itu belum jelas.

Menurut pengakuan Antasari, ia mengenal Nasrudin karena sang direktur menjadi saksi dalam sebuah kasus korupsi yang ditangani KPK. Ia juga mengenal Sigid lantaran lembaganya pernah merancang kerja sama dengan harian Merdeka. Antasari disebut-sebut sebagai dalangnya, tapi sejauh ini ia masih mengelak dari tuduhan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan itu.

Belum Cukup

Persoalan ini mengingatkan kita pada kasus Tommy Suharto, beberapa tahun lalu. Saat itu, Tommy divonis penjara 15 tahun karena merencanakan pembunuhan terhadap Hakim Agung Syaifuddin Kartasasmita meskipun dalam berbagai persidangan dia selalu membantah. Kesamaannya adalah pembunuhan itu dilakukan oleh pelaku yang hanyalah suruhan orang penting.

Keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan itu memang harus dibuktikan di pengadilan. Tapi, karena telah dinyatakan sebagai tersangka, ia harus diberhentikan sementara. Keputusan pemimpin KPK menonaktifkan Antasari belumlah cukup.

Presiden harus menetapkan pemberhentian sementara Antasari sebagai Ketua KPK. Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UUNo 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, dia diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian itu ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Dan bila sudah menjadi terdakwa maka presiden harus memberhentikan secara permanen. Pemerintah juga harus siap mengusulkan calon pengganti Antasari kepada DPR. Hal ini untuk menyelamatkan intsitusi komisi antikorupsi yang masih dua tahun lagi.

Dan di tengah kasus yang menimpa Antasari ini, kita mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada KPK agar tetap memiliki komitmen memberantas korupsi. Jangan sekali-kali memberi ruang bagi para pelaku korupsi mendeligitimasi keberadaan KPK yang terbukti lebih baik dari lembaga penegak hukum yang pernah ada di republik ini.

Selama ini kinerja KPK cukup baik, terbukti menteri, gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, jaksa, pengusaha, bahkan sampai besan Presiden SBY sudah merasakan sakitnya penindakan hukum yang dilakukan KPK.

Kasus ini akan menjadi ujian bagi kepolisian dan aparat hukum lain. Apakah kasus yang diduga melibatkan orang penting ini akan diteruskan atau berhenti di tengah jalan. Kita menuntut agar kasus ini terus dilanjutkan, siapa pun yang bersalah harus dihukum. Ini bukan saja masalah nyawa seseorang, tetapi juga kehormatan bangsa. Pertaruhan kehormatan ini karena pembunuhan diduga melibatkan pejabat penting.

Opini publik yang berkembang sekarang mengenai kasus ini sangat beragam. Di antaranya ada yang sangsi kasus ini murni kriminal karena kejadiannya bersamaan dengan upaya DPR untuk mengurangi kewenangan KPK. Selain itu rivalitas antara KPK dan Kejaksaan Agung juga membuat asumsi di masyarakat kian mencurigai ada apa-apa di balik kasus ini.

Sejauh ini polisi memang terkesan berhati-hati menangani kasus ini. Hal tersebut terlihat dari belum ditahannya Antasari Azhar meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya sudah memenuhi kriteria untuk ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti. Tapi kita mahfum karena kasus ini memang tidak biasa.

Misterius

Sampai saat ini, pelaku dan dalang di balik pembunuhan itu masih misterius, yang entah sampai kapan akan terungkap. Setiap pembunuhan misterius yang terjadi tidak pernah ditindaklanjuti serta dituntaskan melalui penyidikan dan proses hukum yang adil, transparan, serta tidak mengandung rekayasa.

Anehnya, jika diamati, semua kasus misterius tersebut terdapat kemiripan motif, yaitu motif kekuasaan, kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan.

Mengapa tidak terbongkar? Tentunya lebih dikarenakan sang pelaku berada dalam jaring-jaring kekuasaan atau mempunyai akses yang kuat untuk mengendalikan kekuasaan. Sebab, institusi hukum di negeri kita belum bisa berkutik untuk tegas terhadap pihak-pihak yang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan.

Sependapat dengan tajuk Suara Merdeka (1/5/2009), penyelidikan sebuah perkara pembunuhan tentu tidak hanya berhenti pada pelaku yakni mereka yang menembak korban hingga tewas. Siapa dalang pembunuhan dan apa motif di belakangnya, itulah yang terpenting sesuai prinsip crime by reason. Dengan demikian yang akan dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk pelaku utama.

Selain itu terungkapnya kasus pembunuhan itu diharapkan juga dapat membuka kasus lain di balik itu. Katakanlah, kalau benar ada, kasus korupsi besar dengan nilai miliaran rupiah di PT Putra Rajawali Banjaran. Maka KPK dan aparat hukum lain bisa segera bertindak.

Kesungguhan aparat dalam mengungkap kasus pembunuhan Nasrudin dinantikan banyak pihak agar hal ini menjadi momentum berjalannya reformasi hukum yang menjadi cita-cita kita bersama untuk tegaknya keadilan.
Tulisan ini dikutip dari suara merdeka.

Baca selengkapnya...

Fenomena Caleg Stress

Dipicu Penghapusan Nomor Urut

HARI-hari belakangan, masyarakat disuguhi fenomena yang memantik syaraf kemanusiaan. Melalui kacamata media, mereka menyaksikan perilaku janggal yang ditunjukkan oleh sebagian calon legislatif (caleg) yang merasa gagal dalam Pemilu 2009.

Di Tangerang, Banten, seorang caleg dari sebuah parpol mengamuk setelah penghitungan suara. Itu terjadi karena perolehan suara di sejumlah TPS di lingkungan tempat tinggalnya jauh dari yang diharapkan.

Perilaku caleg laki-laki berusia 40-an tahun itu menyerupai orang tak waras. Mengenakan celana pendek dan rambut yang ditata klimis, ia berjalan merangkak di pinggir jalan. Kepada setiap orang yang lewat, ia menyorongkan wadah, seraya berkata: ”Kembalikan uang saya.”

Dengan alasan serupa, seorang caleg di Garut nekat menutup badan jalan Pinggirsari yang menghubungkan Kecamatan Sukawening dengan Kecamatan Pangatikan. Malam hari usai penghitungan suara, sang caleg memasang sebatang kayu melintang di tengah jalan. Pagi harinya ia bahkan sempat menggali jalan tersebut.

Mirip dengan itu, perilaku seorang caleg di Bulukumba yang menyegel sebuah sekolah dasar di lingkungan tempat tinggalnya. Tak cukup dengan itu, ia menumpahkan

kekecewaan terhadap warga yang enggan memilihnya melalui corat-coret di pagar tembok sekolah. Pagi harinya, sang caleg paruh baya itu mengusir para siswa dan guru yang hendak masuk ke sekolah.

Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang caleg dilaporkan menjalani perawatan di panti rehabilitasi kejiwaan. Pasalnya, pascapemilu, ia menunjukkan perilaku aneh. Caleg tersebut enggan mandi, tak mau makan, dan acap tertawa-tawa saat melihat hasil penghitungan suara.

Caleg lain yang menjalani perawatan kejiwaan terdapat di Cirebon, Jawa Barat. Ia yang mencalonkan diri melalui sebuah partai kecil harus melakukan ritus penyembuhan di sebuah situ oleh seorang ustad. Konon, caleg ini stres karena kalah bersaing dengan calon-calon lain dalam memperbutkan suara konstituen di dapilnya. Padahal untuk berkampanye, ia telah menghabiskan dana hingga Rp 300 juta.

Namun, di antara banyak kasus yang menyangkut perilaku aneh caleg, tindakan seorang caleg DPR RI asal Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, adalah yang paling tragis. Merasa malu dengan hasil perolehan suaranya yang jeblok, ia memilih mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di sebuah gubuk di tengah sawah.

Buah Kekecewaan

Perilaku janggal yang ditunjukkan para caleg tersebut muncul sebagai buah dari kekecewaan. Mereka tak mampu menghadapi kenyataan, terkait hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009. Kasus-kasus yang mencuat ke permukaan barangkali hanya sebagian kecil.

Media massa dengan segala keterbatasannya tak sanggup menyajikan fenomena caleg stres secara keseluruhan. Di luar yang terekspose, banyak kasus serupa bertebaran di penjuru Indonesia. Keberadaan mereka tak terlihat karena disembunyikan oleh pihak keluarga. Untuk melakukan pemulihan atau penyembuhan, keluarga cenderung tak mengirimkannya ke rumah sakit jiwa (RSJ).

Saptono, perawat RSJ Dr Amino Gondokusumo Semarang, melaporkan, hingga kemarin belum ada satu pun pasien caleg yang dirawat di tempat itu. Meski demikian, bukan berarti itu indikasi ketiadaan caleg stres di Semarang. Keluarga kemungkinan memilih melakukan pemulihan caleg stres melalui psikiater atau tempat rehabilitasi kejiwaan. Hal itu dilakukan untuk menghindari sorotan media.

”Walau bagaimana pun, caleg stres itu merupakan aib. Pihak keluarga tentu tidak mau aib itu menjadi konsumsi publik,” ujar Saptono, Kamis (16/4).
Caleg stres, kata ahli kejiwaan dari Undip dr Ismet Yusuf SPKJ, bukan fenomena baru. Fenomena itu sudah terjadi sejak pemilu-pemilu sebelumnya.
Namun, jika dibandingkan, jumlah mereka saat ini relatif lebih banyak. Ismet menengarai, hal itu tak bisa dilepaskan dari sistem pemilu baru, yang meniadakan daftar nomor urut caleg.

Dengan sistem pemilu yang baru, seorang caleg harus bertarung habis-habisan untuk mendapat dukungan massa pemilih. Mereka menggunakan segenap kemampuan, yang ada kalanya dipaksakan.

Caleg berjuang untuk diri sendiri dan untuk itu harus bersaing melawan caleg yang berasal dari satu partai. ”Secara psikis, tingkat ketegangan caleg pada pemilu kali ini jauh lebih tinggi. Kalau dulu dengan sistem nomor urut jadi, seorang caleg bisa mengukur peluang mereka.”

Stres, kata Ismet, terjadi akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dalam konteks caleg, mereka menaruh harapan terlalu tinggi untuk lolos sebagai anggota dewan. Mereka melakukan upaya di luar kemampuan.

Misalnya untuk biaya kampanye, para caleg itu ada yang menjual tanah, menggadaikan rumah, barang-barang berharga, bahkan dengan cara hutang.
Nah, ketika harapan itu tak tercapai, mereka menjadi stres. Stres, lanjut Ismet, adalah suatu upaya penyesuaian diri terhadap kondisi yang tidak disukai. Jika orang yang mengalami stres bisa melalui situasi itu, ia akan pulih. Namun jika gagal, akan mengalami gangguan jiwa.

Sementara gangguan jiwa dikategorikan menjadi dua, yakni depresi dan gila. Jika depresi masih dalam alam realitas, gila tak lagi hidup dalam dunia nyata.
”Kalau cuma stres, penanganannya cukup dengan konsultasi.

Tapi kalau sudah gangguan jiwa, harus menjalani pengobatan dan terapi. Ciri gangguan jiwa pada seseorang adalah munculnya gangguan fisik, seperti kepala pusing, sulit tidur, tidak enak makan, keluar keringat dingin, dan mudah tersinggung atau marah. Kalau ada caleg yang menunjukkan ciri-ciri tersebut, berarti dia sudah masuk kategori gangguan jiwa,” papar Ismet.

Tak Terkait Motivasi

Stres atau gangguan jiwa pada caleg tidak berhubungan langsung dengan motivasi mereka mencalonkan diri. Apakah untuk perjuangan ideologi atau tujuan pragmatis, keduanya berpotensi mengalami stres.

”Seperti saya ungkapkan tadi, stres diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau punya harapan terlampau tinggi dan tidak kesampaian akan stres juga,” ujar Ismet.

Agar terhindar dari stres atau gangguan jiwa, seorang caleg harus mampu berpikir realistis dan mengukur harapan sesuai kemampuan.
Sumber : Suara Merdeka

Baca selengkapnya...

Senjakala Politik Nahdliyyin

Wacana ini dikutip dari link ini

HASIL quick count berbagai lembaga survei dan perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggambarkan realitas politik kemunduran politik partai-partai berbasis agama dan berbasis organisasi masyarakat (ormas) agama. Di antara partai-partai berbasis agama dan ormas agama, hanya PKS yang menunjukkan peningkatan jumlah suara pemilih meski tidak fenomenal.

Yang paling menyedihkan adalah nasib partai-partai yang kader dan simpatisannya mayoritas berasal dari Nahdhlatul Ulama (NU). Mereka ”diganjar” penurunan suara pemilih secara signifikan. PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar yang mulai memarginalisasikan pengaruh Gus Dur, perolehan suaranya merosot tajam dibanding capaian Pemilu 2004 yang electoral vote-nya mencapai angka 11 persen.

PKB tinggal mendapatkan dukungan pemilih kurang dari enam persen. Demikian PPP, yang dipimpin Kader NU, Suryadharma Ali suaranya tinggal tersisa lima persen. Adapun partai sempalan semacam PPNUI, dan PKNU bahkan capaian suaranya diprediksi tidak mampu mencapai ambang parliemantary treshold (PT) sebesar 2,5 persen.

Kebangkrutan eksistensi partai berbasis Islam yang kader dan simpatisannya mayoritas adalah jamaah NU sendiri telah diperkirakan sebelumnya oleh berbagai analis politik nasional. PKB misalnya, partai ini yang secara simbolis didirikan oleh elite struktural PBNU pada 1998 mengalami kemerosotan politik karena faktor konflik internal berkepanjangan yang akhirnya juga memakan korban sang ikon, yakni Gus Dur yang tergusur dari kekuasaan politik primordialnya.

PKB yang kini diawaki oleh pengurus muda dari kalangan kaum Muda NU --terutama eksponen PMII-- tidak mampu mempertahankan loyalitas pemilih nahdliyyin. PKB justru ditinggalkan konstituennya yang mayoritas masih mengidolakan Gus Dur sebagai panutan sosial warga NU. PKB dari partai papan atas pada 1999 dan 2004 menjadi partai papan menengah yang kini dipandang sebelah mata oleh partai-partai lain.

Kemunduran PPP, partai berbasis Islam yang pengurusnya kini banyak diawaki oleh kader NU juga semakin ditinggalkan basis pendukung, karena citra dan ideologi serta program yang ditawarkan tidak mampu menjawab kegelisahan konstituen. PPP masih saja mengusung ide klasik tentang syariat Islam yang justru kini menjadi ”komoditas usang” politik yang tidak diterima oleh pemilih muslim yang rasional dan kritis.
Tiga Argumen
Mengapa partainya wong NU mengalami kebangkrutan politik? Ada tiga argumen yang bisa dijadikan jawaban. Pertama, partai berbasis massa mayoritas jamaah nahdliyyin adalah partai primodial yang selalu bergantung kepada patronase politik lokal. Masih saja mengusung figur ulama lokal dengan berharap mendapat dukungan penuh dari para santri dan masyarakat di seputar pesantren.

Realitas demikian yang menyulitkan partai berbasis dukungan jammaah nadhliyin untuk tumbuh berkembang menjadi partai besar, karena arus rasionalisasi politik pemilih, justru semakin mengendurkan ikatan patronase politik di kalangan pemilih nahdliyyin. Mayoritas pemilih nahdliyyin secara politik kini menjadi massa terapung yang diperebutkan oleh partai-partai berasas nasionalis semacam Demokrat, Golkar, dan PDI-P.

Kedua, partai berbasis dukungan jamaah nahdliyyin gagal memodernisasi fungsi mesin politik sesuai dinamika politik kontemporer. Selama ini PKB, PPP, PKNU, PPNUI bukanlah partai politik yang kreatif dalam menawarkan program, isu, dan harapan pembaruan kepada masyarakat (voters community).

Cenderung pasif dan pasrah kepada takdir politik yang konon mempercayai ikatan permanen dengan konstituen yang merupakan jammah Nahdliyyin. Jika partai lain semacam Demokrat, PDI-P, Golkar, PKS bahkan Gerindra-Hanura aktif dalam kampanye dengan berbagai ”kreasi isu/program”, PPP dan PKB justru tidak memiliki orientasi isu/program unggulan.

Ketiga, partai berbasis dukungan jamaah nahdliyyin tidak memiliki ikon kepemimpinan kultural-politik yang memadai dan representatif yang menarik di kalangan masyarakat pemilih dil uar NU. Bahkan di kalangan jamaah NU figur (ikon) kepemimpinan partai semacam PKB, PPP, PKNU tidak sebanding dengan kapasitas ikon partai lain. Pada awal 1999, Gus Dur boleh jadi merupakan ikon kepemimpinan kultural yang kharismatik namun saat ini kharisma Gus Dur telah surut dan tidak tergantikan oleh ulama NU lain.

Padahal ikon kepemimpinan partai adalah kekuatan efektif penarik simpati masyarakat pemilih. Kemenangan Partai Demokrat misalnya oleh berbagai analis politik bukan disebabkan pemilih memilih partai democrat an sich, namun sesungguhnya menganggap Partai Demokrat sebagai jembatan emas bagi pilihan SBY menjadi calon presiden.

Kemunduran eksistensi partai berbasis dukungan Jammaah Nahdliyyin memiliki implikasi politis dan cultural bagi Jammaah NU dalam dinamika politik nasional ditahun-tahun mendatang. Boleh jadi aspirasi dan kepentingan jammaah Nahdliyyin akan terabaikan oleh proses legislasi diparlemen dan tidak menjadi focus perhatian kebijakan pemerintah.

Basis jamaah NU yang mayoritas berada di pedesaan dan berprofesi menjadi petani, lambat laun terkonversi menjadi basis pendukung partai non-NU yang lebih memiliki perhatian dan komitmen akan peningkatan nasib petani. Boleh jadi basis jamaah NU lambat laun akan menjadi pemilih yang loyal terhadap partai lain. Melihat dari fakta politik demikian saat ini diperlukan rekonsiliasi kultural dan politis dikalangan aktor politik partai-partai berbasis dukungan jamaah NU.

Jika boleh disarankan, sudah waktunya elite PKB kubu Muhaimin mencoba mencari jalan untuk rekonsiliasi dengan kelompok PKB Gus Dur, yang kekuatan politiknya terbukti signifikan. Demikian para ulama pendukung PKNU lebih bijak apabila melakukan instrospeksi kultural dengan poros ulama politik NU yang berada dipartai lain semacam PPP, PKB untuk mencari jalan bagi unifikasi politik NU.

NU memang tidak berpolitik. Namun elite jammiyah NU serta elite jamaah NU berpolitik yang ironisnya selama ini tidak membawa kepentingan kolektif warha nahdliyyin. Untuk itulah perlu dicari terobosan politik progresif menyatukan potensi kekuatan politik kader NU dalam sebuah formula pembangunan kembali partai berbasis dukungan jamaah nahdliyyin yang solid dan tidak berbudaya konflik.

Basis jamaah NU yang mayoritas berada di pedesaan dan berprofesi menjadi petani, lambat laun terkonversi menjadi basis pendukung partai non-NU yang lebih memiliki perhatian dan komitmen akan peningkatan nasib petani.

Baca selengkapnya...

Hasil Resmi dan Quick Count Pemilu 2009

Pemungutan suara legislatif Pemilu 2009 telah selesai dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Kamis, 9 April 2009. Apabila Anda ingin mengikuti hasil quick count (penghitungan cepat) dari lembaga survey serta hasil resmi dari KPU maka bisa mengikuti lewat informasi berikut ini.

Hasil Resmi KPU (Real Count)

Hasil yang diklaim paling akurat dan digunakan untuk menentukan pemenang adalah hasil perhitungan dari KPU. Hasil resmi dari KPU yang ditampilkan hanya Perolehan Suara Sementara DPR RI.
Sampai tulisan ini diterbitkakan, hasil sementara yang diperoleh dari Pusat Tabulasi Nasional KPU, menunjukkan Partai Demokrat masih menduduki peringkat teratas dengan perolehan suara 20,818 %, disusul urutan kedua adalah PDI Perjuangan 14,784 %, berikutnya Partai Golkar 13,917 %. Untuk hasil selengkapnya silakan buka langsung website Pusat Tabulasi Nasional KPU. Apabila down atau tidak bisa dibuka, silakan menggunakan link media online :

• Pusat Tabulasi Nasional KPU
• Detik.com
• Vivanews ( dengan Flash )
• Tempo Interaktif

Quick Count

Perhitungan hasil Pemilu secara cepat yang lebih dikenal dengan istilah Quick count menampilkan partai peserta Pemilu dengan jumlah suara terbanyak beserta persentasinya. Perhitungan Quick Qount dilaksanakan oleh berbagai lembaga survey, diantaranya adalah Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lembaga Survey Nasional (LSN), dan beberapan lembaga lainnya. Dalam penghitungannya, menggunakan metode multistage random sampling. Total sample dua ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Margin of error plus minus 1 persen. Quick count memang bukan hasil akhir sebenarnya dari pemilu, melainkan sebuah perkiraan sistematis, namun dari berbagai pengalaman sebelumnya, hasil perhitungan Quick Count hampir mendekati kenyataan
Nah, untuk detilnya, dapat dibuka disini :

• Detik.com
• Vivanews ( dengan Flash )
• Tempo Interaktif

Kami ucapkan Selamat kepada partai yang memenangkan Pemilu Legislatif 2009 ini (sementara), semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan menepati segala janji-janji ketika kampanye. Tidak korupsi, kolusi dan sejenisnya, serta dapat membawa bangsa Indonesia menjadi sejahtera. Bagi yang kalah semoga ikhlas menerima kenyataan. Mungkin itulah hasil yang terbaik bagi kita.
Semoga bermanfaat ..

Baca selengkapnya...