* BOS Dinilai Tidak Mencukupi
Pencanangan pendidikan dratis oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mulai tahun ini membuat sekolah, khususnya SMP, limbung.
Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah, Thontowi Jauhari, menyatakan sekolah limbung karena pemerintah tak memenuhi seluruh kebutuhan yang tercakup dalam biaya operasional satuan pendidikan (BOSP).
”Pemerintah hanya membantu pengelola sekolah melalui bantuan operasional sekolah (BOS), meski tahun 2009 dinaikkan 50%,” katanya, seusai
rapat paripurna DPRD di Gedung Berlian Semarang, kemarin.
BOS tahun ini untuk siswa SMP di kota Rp 575.000/siswa/tahun, sedangkan di kabupaten Rp 570.000. Indeks bagi siswa SD di setiap kabupaten Rp 397.000/siswa/tahun, sedangkan SD di kota Rp 400.000.
Tahun lalu, alokasi BOS jenjang SD Rp 254.000 dan BOS buku Rp 22.000. Adapun untuk SMP Rp 354.000. ”Kenaikan BOS bagi setiap peserta didik ternyata belum menutup seluruh biaya operasional pada satuan pendidikan,” ujar dia.
Tak Membiayai
Apalagi, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum ikut memikul biaya operasional pada satuan pendidikan. Banyak pemerintah kabupaten/kota pun belum mengangggarkan biaya operasional satuan pendidikan, salah satunya Kudus dan Grobogan.
”Di sebuah SMP di Kudus, kepala sekolah menyampaikan bahwa pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah membuat pengelola sekolah kesulitan mengelola dana untuk proses belajar-mengajar. BOS ternyata tak mencukupi. Sekolah tak boleh memungut SPP, padahal pemerintah tak menanggung kekurangannya.”
Di jenjang SMP, pada tahun ajaran 2007/2008 biaya operasional seorang siswa sebulan Rp 89.000. Dana itu ditutup dari BOS dan SPP. Pada tahun ajaran 2008/2009, pengelola sekolah hanya mengandalkan BOS. setiap siswa memperoleh alokasi Rp 47.000/bulan.
”Idealnya, seluruh pembiayaan pendidikan gratis di pendidikan dasar ditanggung pemerintah. Itu sejalan dengan amanah UUD 1945. Kami minta pemerintah konsisten. Jangan mencanangkan pendidikan gratis, tetapi tak mau membiayai.”
BOS tahun ini untuk siswa SMP di kota Rp 575.000/siswa/tahun, sedangkan di kabupaten Rp 570.000. Indeks bagi siswa SD di setiap kabupaten Rp 397.000/siswa/tahun, sedangkan SD di kota Rp 400.000.
Tahun lalu, alokasi BOS jenjang SD Rp 254.000 dan BOS buku Rp 22.000. Adapun untuk SMP Rp 354.000. ”Kenaikan BOS bagi setiap peserta didik ternyata belum menutup seluruh biaya operasional pada satuan pendidikan,” ujar dia.
Tak Membiayai
Apalagi, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum ikut memikul biaya operasional pada satuan pendidikan. Banyak pemerintah kabupaten/kota pun belum mengangggarkan biaya operasional satuan pendidikan, salah satunya Kudus dan Grobogan.
”Di sebuah SMP di Kudus, kepala sekolah menyampaikan bahwa pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah membuat pengelola sekolah kesulitan mengelola dana untuk proses belajar-mengajar. BOS ternyata tak mencukupi. Sekolah tak boleh memungut SPP, padahal pemerintah tak menanggung kekurangannya.”
Di jenjang SMP, pada tahun ajaran 2007/2008 biaya operasional seorang siswa sebulan Rp 89.000. Dana itu ditutup dari BOS dan SPP. Pada tahun ajaran 2008/2009, pengelola sekolah hanya mengandalkan BOS. setiap siswa memperoleh alokasi Rp 47.000/bulan.
”Idealnya, seluruh pembiayaan pendidikan gratis di pendidikan dasar ditanggung pemerintah. Itu sejalan dengan amanah UUD 1945. Kami minta pemerintah konsisten. Jangan mencanangkan pendidikan gratis, tetapi tak mau membiayai.”
0 komentar:
Posting Komentar