PDIP semakin santer dikabarkan berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), dalam Pilpres 2009. Namun jika PDIP benar-benar gabung dengan koalisi yang digagas Demokrat, pengamat memprediksikan partai oposisi ini bakal ditinggalkan pendukungnya, lantaran dianggap tidak konsisten.
”Kalau PDIP melakukan itu (koalisi) berarti tidak konsisten. Bagaimana PDIP memberi penjelasan kepada konstituen, apa rasionalitasnya,” ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli, Senin (11/5).
Menurut Lili, tidak mungkin kedua partai yang awalnya saling berseberangan tiba-tiba saja lengket. Kritikan-kritikan PDIP terhadap PD masih nyaring tersimpan di benak khalayak. ”Kecuali PDIP bekerja sama dengan partai lain, ini bisa dipahami. Tapi kalau dengan yang selama ini mereka kritik ya tanda tanya. Ada apa gerangan?” tanya Lili.
Jika koalisi ini terjadi, nyaris kekuatan SBY tak tergoyahkan. Bergabung dengan PKS, PKB, PPP dan PAN saja Demokrat sudah berjaya, apalagi dengan PDIP yang notabene partai oposisi. ”Makanya harus dijelaskan secara rasional oleh PDIP. Ada apa gerangan,” imbuhnya.
Lili menyayangkan sikap PDIP jika langkah ini
benar-benar dilakukan. Sebagai partai oposisi, risikonya memang harus siap kalah lagi. ”Sebagai sebuah partai oposisi memang jauh dari kenikmatan yang ada. Tapi mulia juga menjadi partai oposisi, karena konteksnya dalam rangka untuk mengabdi kepada bangsa,” ucapnya.
Peluang Golkar-Hanura (Jusuf Kalla-Wiranto) juga kian menipis seiring mengguritanya koalisi yang dipimpin Demokrat. Diperkirakan, segala program-program SBY akan mulus tanpa hambatan dari DPR.
Rugikan Demokrat
Di lain pihak ada yang berpendapat, koalisi koalisi PDIP-PD dinilai akan merugikan PD. Sebab parpol-parpol yang saat ini sudah menyatakan diri berkoalisi bisa berbalik arah.
"Kalau PD berkoalisi dengan PDIP, dipastikan partai pendukung SBY akan balik kanan dan akan bergabung dengan Golkar. Misalnya PKS. Partai tersebut akan sangat membenci SBY dan Partai Demokrat," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana.
Mundurnya PKS, ujar Lesmana, karena PKS merasa dikecewakan. Sebab selama ini PDIP dikenal sebagai partai yang selalu menyerang kebijakan SBY. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang partai tersebut justru merapat ke PD dan SBY.
Lesmana menambahkan, penolakan koalisi PD-PDIP, diperkirakan bukan hanya ditentang partai pendukung SBY. Konstituen PDIP juga dipastikan akan merasa kesal. "Banyak kader PDIP akan menganggap DPP PDIP sebagai pengkhianat. Sebab yang mereka tahu PDIP berseberangan dengan PD," tandasnya.
Pandangan serupa juga dikatakan pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya. Menurutnya, jika PDIP merapat ke PD, maka partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan dianggap pragmatis dan melemahkan tradisi oposisi.
"Saya sering mengatakan koalisi besar partai nonsens. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, PDIP yang selama ini menjadi motor utama atau penyangga utama koalisi itu, ternyata juga pragmatis," kata Bima Arya.
Bima menilai, ongkos politik yang dikeluarkan PDIP akan sangat mahal jika berkoalisi dengan PD. Karena PDIP akan sulit menjelaskan kepada konstituennya dengan perubahan sikap yang drastis tersebut.
"Saya kira, hal ini belum ada keputusan di internal PDIP sendiri. Bahkan ada penolakan di sejumlah elemen PDIP. Karena partai ini akan menjadi pragmatis dan tidak akan tahan lagi untuk beroposisi, " jelasnya.
Bima menegaskan, yang paling mengkhawatirkan bila PDIP berkoalisi dengan PD, maka kondisi demokrasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Selain itu, lanjut Bima, koalisi PDIP-PD akan berimbas pada posisi tawar jabatan cawapres. Sebab PDIP sangat menginginkan Boediono menjadi cawapres SBY. Padahal langkah tersebut akan merapuhkan koalisi yang dibangun PD selama ini.
Tunggu Gerindra
Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai detik ini belum ada keputusan partainya untuk berkoalisi dengan Demokrat ataupun Gerindra. "Sampai saat ini belum ada keputusan apakah akan berkoalisi dengan Demokrat atau Gerindra," kata Tjahjo Kumolo kepada Wawasan pagi tadi di Jakarta.
Soal kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra, menurut Tjahjo itu tergantung dari sikap partai berlambang Garuda itu, apakah akan tetap mengusung Ketua Dewan Pembinanya sebagai calon presiden dan tidak mau cawapresnya Megawati. "Kalau koalisi dengan Golkar sudah tidak ada lagi dalam pikiran kami," kata Tjahjo. Mengenai rencana koalisi besar yang dibangun bersama Golkar, PPP, Gerindra, Hanura dan PAN, Tjahjo mengaku pesimistis. Sebab teman koalisi itu satu per satu meninggalkan PDI Perjuangan.
Peluang Golkar-Hanura (Jusuf Kalla-Wiranto) juga kian menipis seiring mengguritanya koalisi yang dipimpin Demokrat. Diperkirakan, segala program-program SBY akan mulus tanpa hambatan dari DPR.
Rugikan Demokrat
Di lain pihak ada yang berpendapat, koalisi koalisi PDIP-PD dinilai akan merugikan PD. Sebab parpol-parpol yang saat ini sudah menyatakan diri berkoalisi bisa berbalik arah.
"Kalau PD berkoalisi dengan PDIP, dipastikan partai pendukung SBY akan balik kanan dan akan bergabung dengan Golkar. Misalnya PKS. Partai tersebut akan sangat membenci SBY dan Partai Demokrat," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana.
Mundurnya PKS, ujar Lesmana, karena PKS merasa dikecewakan. Sebab selama ini PDIP dikenal sebagai partai yang selalu menyerang kebijakan SBY. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang partai tersebut justru merapat ke PD dan SBY.
Lesmana menambahkan, penolakan koalisi PD-PDIP, diperkirakan bukan hanya ditentang partai pendukung SBY. Konstituen PDIP juga dipastikan akan merasa kesal. "Banyak kader PDIP akan menganggap DPP PDIP sebagai pengkhianat. Sebab yang mereka tahu PDIP berseberangan dengan PD," tandasnya.
Pandangan serupa juga dikatakan pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya. Menurutnya, jika PDIP merapat ke PD, maka partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akan dianggap pragmatis dan melemahkan tradisi oposisi.
"Saya sering mengatakan koalisi besar partai nonsens. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, PDIP yang selama ini menjadi motor utama atau penyangga utama koalisi itu, ternyata juga pragmatis," kata Bima Arya.
Bima menilai, ongkos politik yang dikeluarkan PDIP akan sangat mahal jika berkoalisi dengan PD. Karena PDIP akan sulit menjelaskan kepada konstituennya dengan perubahan sikap yang drastis tersebut.
"Saya kira, hal ini belum ada keputusan di internal PDIP sendiri. Bahkan ada penolakan di sejumlah elemen PDIP. Karena partai ini akan menjadi pragmatis dan tidak akan tahan lagi untuk beroposisi, " jelasnya.
Bima menegaskan, yang paling mengkhawatirkan bila PDIP berkoalisi dengan PD, maka kondisi demokrasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Selain itu, lanjut Bima, koalisi PDIP-PD akan berimbas pada posisi tawar jabatan cawapres. Sebab PDIP sangat menginginkan Boediono menjadi cawapres SBY. Padahal langkah tersebut akan merapuhkan koalisi yang dibangun PD selama ini.
Tunggu Gerindra
Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai detik ini belum ada keputusan partainya untuk berkoalisi dengan Demokrat ataupun Gerindra. "Sampai saat ini belum ada keputusan apakah akan berkoalisi dengan Demokrat atau Gerindra," kata Tjahjo Kumolo kepada Wawasan pagi tadi di Jakarta.
Soal kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra, menurut Tjahjo itu tergantung dari sikap partai berlambang Garuda itu, apakah akan tetap mengusung Ketua Dewan Pembinanya sebagai calon presiden dan tidak mau cawapresnya Megawati. "Kalau koalisi dengan Golkar sudah tidak ada lagi dalam pikiran kami," kata Tjahjo. Mengenai rencana koalisi besar yang dibangun bersama Golkar, PPP, Gerindra, Hanura dan PAN, Tjahjo mengaku pesimistis. Sebab teman koalisi itu satu per satu meninggalkan PDI Perjuangan.
Sumber : Wawawsan
0 komentar:
Posting Komentar