catatan : tulisan ini diambil dari link ini
Definisi Ilmu Komunikasi Politik
Komunikasi politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara, dikaitkan dengan banyak hal, dan dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Sebagaimana yang diungkapkan Mc Nair (2003) dalam bukunya Introduction to Political Communication, ia menulis bahwa:
Setiap buku tentang komunikasi politik harus dimulai dengan pernyataan bahwa istilah komunikasi politik sulit untuk didefinisikan secara tepat, kelihatannya sederhana karena dua kata dalam frase tersebut terbuka untuk didefinisikan bermacam-macam.
Dalam bukunya tersebut Mc Nair mengutip Denton and Woordward yang memberikan definisi komunikasi politik sebagai berikut:
Diskusi tentang alokasi public resources (revenue), official authority (mereka yang diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan, keputusan legislative dan eksekutif), dan official sanction ( penghargaan atau hukuman oleh Negara).
Menurut Mc Nair definisi Denton and Woodward di atas termasuk didalamnya retorika politik verbal dan tulisan, namun tidak termasuk komunikasi simbolik. Sedangkan menurut catatan Mc Nair, Doris Graber berpandangan bahwa komunikasi politik termasuk didalamnya adalah paralinguistik seperti bahasa tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan protes. Mc Nair sependapat dengan padangan Graber, bahkan pakaian apa yang digunakan, gaya rambut, tata rias, logo, dan semua elemen komunikasi yang ditujukan untuk membentuk image politik termasuk dalam komunikasi politik.
Dengan bersandar pada definisi dari Denton and Woordward, Mc Nair menekankan komunikasi politik pada adanya intensi/maksud. Kemudian Mc Nair lebih menyederhanakan bahwa komunikasi politik terdiri dari :
1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus dan actor politik yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik
2. Komunikasi yang dialamatkan kepada para actor politik oleh non politikus seperti pemilih dan kolumnis
3. Komunikasi tentang para actor politik dan aktifitas mereka, sebagaimana yang dimuat berita, editorial, dan berbagai bentuk media dan diskusi politik.
Graber sendiri memberikan definisi komunikasi politik mencakup:
Konstruksi pengiriman, penerimaan, dan proses pesan yang memiliki potensi langsung atau tidak langsung dampak politik yang signifikaan
Graber melanjutkan bahwa pengirim dan penerima pesan bisa siapa saja baik dia politisi, jornalis, anggota kelompok kepentingan, pribadi yang tidak terorganisir, dan yang menjadi elemen kunci adalah pada pesan yang memiliki efek politik yang signifikan pada pemikiran,keyakinan, dan perilaku individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat yang berada pada lingkungannya. Adanya dampak politik inilah yang mendapat penekanan Graber.
Sejarah Perkembangan Ilmu Komunikasi Politik
Komunikasi politik menjadi sebuah disiplin ilmu sejak dibentuknya divisi komunikasi politik oleh Iternational Communication Association (ICA) dan American Political Science Asssociation (APSA) di awal tahun 70an. Namun demikian karya tentang komunikasi politik itu sendiri sudah ada sejak zaman Aristoteles pada tahun 350 SM.
Studi komunikasi politik sendiri mulai marak sejak Perang Dunia I, Berikut ini perkembangan sejarah komunikasi politik yang diuraikan oleh Lynda Lee Kaid (2004):
· Walter Lippmann (1922) Public Opinion dan Harold Laswell (1927) Propaganda Analysis
Dua tokoh ini hidup pada masa PD I dimana pada masa itu propaganda. Istilah “komunikasi massa” yang secara umum kita kenal, pada massa itu belum dikenal, yang digunakan adalah istilah “public opinion and propaganda”. Lippmann juga menyatakan bahwa peran media massa dalam membentuk opini public. Yang menjadi konsen Lippman adalah kebutuhan akan kebebasan media massa yang secara normative dan public yang terinformasikan.
Sedangkan Laswell adalah spesialis dalam melakukan investigasi propaganda. Disertasinya sendiri tentang analsis isi pesan propaganda oleh Jerman VS Perancis, Inggris, dan USA pada PD I. Analisisnya menggunakan model lima pertanyaan yang sangat terkenal: Who say what to whom via which channels with what effect?
· Paul F. Lazarsfeld (1940) Communication Effect and the Erie County Study
Paul Lazarsfel dikenal dengan focus kajiannya pada efek media massa, dia juga dikenal sebagai ilmuan sosial yang menggunakan metodologi kuatitaif dalam melakukan studi tentang perilaku pemilih yang dikenal dengan Erie County Study dalam pemilihan presiden. Dalam penelitian itu dia melihat bagaimana efek media massa dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan presiden, penelitiannya tersebut menemukan bahwa media massa tidak banyak berpengaruh terhadap perilaku pemilih waktu itu, kebanyakan pemilih sudah menentukan pilihan sebelum masa kampanye dimulai.
· (Pasca) Perang Dunai II dan Awal Studi Komunikasi
Wilbur Schram adalah tokoh penting dalam proses menjadikan ilmu komunikasi sebagai satu bidang ilmu dari ilmu sosial. Schram berkontribusi dalam menngembangkan studi komunikasi sehingga studi tentang komunikasi menyebar di berbagai universitas di Amerik, dan memunculkan tokoh-tokoh seperti Paul J. Deutschman, Wayne Danielson,dan Steven H. Chaffe. Pasca PD I ini studi tentang komunikasi tidak hanya meneliti tentang dampak langsung dari media, melainkan juga dampak yang tidak langsung.
Sedangkan menurut Ryfe (2001) teori komunikasi politik pada awalnya dibangun oleh tiga disiplin ilmu, yaitu psikologi sosial, komunikasi massa. Diantara ketiga disiplim ilmu tersebut psikologi yang paling berpengaruh. Penelitian-penelitian awal tentang komunikasi politik dipengaruhi oleh psikologi sosial, Lasswell (1927)dengan studi propaganda politik hingga Handley Cantril & Gordon Allport’s (1935) dengan studi persuasi, Walter Lippman (1922)tentang opini public.
Pada Abad 21 politik mulai dilihat sebagai persaingan untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Bentley (1908/1967) berpandangan bahawa esensi politik adalah tindakan kelompok. Bentley membedakan kelompok berdasarkan kepentingannya, dan melihat bagaimana interkasi antar kelompok-kelompok tersebut. Ini dikenal juga dengan model pluralis. Selain Bentley ada David Truman (1951/1962) dan Robert Dahl (1956). Hal ini terkait dengan studi tentang pemilu dan kampanye.
Setelah itu studi komunikasi politik juga berkembang menjadi kajian tentang efek dan dampak . Disini studi komunikasi politik berfokus pada kajian tentang peran media massa dalam politik seperti agenda setting dan framing.
Pendekatan Multidisplin dalam Komunikasi Politik
Komunikasi politik bukan merupakan bidang ilmu yang berdiri sendiri, Dan Nimmo (1981) menegaskan bahwa “political communication as a field of inquiry is cross disciplinary “. Dari asal katanya sendiri sudah jelas setidaknya komunikasi politik terdiri dari dua bidang ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu komunikasi. Secara lebih luas, komunikasi politik pada dasarnya dilingkupi oleh berbagi disiplin ilmu lain..Komunikasi politik sebagai ilmu tidak memiliki batasan yang kaku dan steril dari berbagai disiplin ilmu lainnya, bahkan dikatakan batasan yang dimilinya sebagai permeable boundaries. Berikut ini diuraikan disiplin ilmu berkontribusi terhadap komunikasi politik :
1. Psikologi sosial
Peran psikologi sosial dalam komunikasi politik misalnya sikap nasionalisme, atau kebanggaan diri terhadap bangsa dan negara dapat menimbulkan motivasi dan membangkitkan emosi ketika ada faktor luar yang dianggap merendahkan/melecehkan. Contohnya adalah kemarahan orang Indonesia kepada Malaysia karena lagu Rasa Sayange diambil untuk promosi wisata Malaysia.
2. Matematika/statistic
Pada pengukuran opini public, digunakan metode penelitian yang menggunakan perhitungan matematis, seperti penentuan jumlah sampel, tingkat kepercayaan, margin of error, dan juga pada penggunaan teori peluang dalam teknik pemilihan sampel jika samopel diambil secara acak/random.
3. Sejarah
Sejarah adalah rekaman/tulisan dari peristiwa yang terjadi di masa yang sudah berlalu, dimana rekaman/tulisan tersebut dibuat oleh orang-orang yang memiliki perspektif tertentu tentang peristiwa itu. Oleh sebab itu selalu kita lihat adanya beberapa versi sejarah tentang satu peristiwa yang sama.
4. Filsafat
Demokrasi, adalah filsafat tentang kedaulatan individu. Pandangan ini mengaggap bahwa inividu memiliki hak untuk bebas berpendapat dan bereskpresi, memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan public dan pengisi jabatan-jabatan kekuasaan. Secara komunikasi politik hal ini sangat jauh berbeda dengan pandangan otoritarianisme dimana kedaulatan individu tidak diakui dan sistem komado yang memaksakan kepatuhan kepada pemegang kekuasaan. Komunikasi politik pada sistem demokrasi adalah komunikasi yang bottom-up, sedangkan otoritarianisme hanya mengenal model komunikasi top-down.
5. Budaya
Manusia memiliki budaya yang beragam, nilai, norma, yang dianut pun berbeda satu sama lain termasuk juga perbedaan makna dari bahasa dan simbol. Keragaman budaya ini seharusnya membuat terjadi proses dialog dari berbagai perspektif budaya yang berbeda, atau bisa dikatakan diskursus public.
6. Ekonomi
Perspektif ekonomi dalam komunikasi politik sangat penting untuk diperhitungkan dimana media massa adalah bisnis dengan modal yang sangat besar, memiliki jaringan bisnis yang luas yang tidak mudah dimasuki oleh pebisnis yang kekurangan modal. Televisi sebagai media yang paling efektif menjangkau masyarakat membutuhkan modal yang besar untuk membangun infrastruktur dan memproduksi/membeli isi acara televisi.
Bisnis media yang ditopang oleh advertising akan menjadi persoalan ketika hal ini tidak bisa berdamai dengan tanggung jawab media dalam menyediakan public spehere. Kepemilikan silang dapat membuat isi media cenderung seragam, karena grup media massa yang memiliki banyak media cukup menduplikasi produk mereka pada semua media yang dimilikinya. Bias rating juga membuat membuat media massa cenderung tidak memilih produk yang laku dijual pada advertising dan selera konsumen, sehingga meninggalkan aspek kualitas dan pendidikan.
7. Seni
Komunikasi politik dapat diproduksi dengan berbagai kemasan, termasuk dalam kemasan seni, apapun jenisnya. Wayang misalnya merupakan satu bentuk kesenian yang dapat menjadi media komunikasi politik, pesan tentang bagaimana terjadi intrik politik dalam cerita perang Barata Yudha misalnya adalah salah satu contoh bagaimana seni wayang juga memiliki konteks komunikasi politik.
8. Bahasa
Bahasa sangat berperan dalam komunikasi politik, dimana konstruksi realitas dibentuk oleh bahasa yang digunakan. Pilihan bahasa yang berbeda dapat menciptakan makna yang berbeda. Hamas di Palestina misalnya, dapat disebut secara netral sebagai “ partai yang memeritah”, sedangkan media Amerika dan Israel menyebutnya kelompok “teroris”, tetapi media pendukungnya menyebutnya “pejuang” atau “mujahidin”.
9. Teknologi
Perubahan teknologi juga turut merubah praktik komunikasi politik, teknologi yang membuat komunikasi politik berkembang dimulai dengan media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku. Kemudian berkembang media radio, televise, dan film, lalu dilanjutkan oleh internet dengan menggunakan computer. Bahakan perkembangan teknologi telepon seluler yang lengkap dengan feature radio, televisi, dan internet sekaligus, saat ini semakin mempermudah setiap orang mendapatkan informasi.
Benchmark Komunikasi Politik
Benchmark dari komunikasi politik adalah well informed citizen. Dalam konsep ini, warga negara sudah berada pada tingkat bahwa mereka memiliki informasi yang lengkap dari berbagai alternative pilihan, sehingga ketika menentukan alternative mana yang akan dipilihan mereka dapat memilih secara rasional. Inilah yang hendak dicapai, komunikasi politik dianggap berhasil jika kondisi ini sudah terwujud. Namun diperlukkan beberapa prakondisi menuju tercapainya well informed citizen ini antara lain adalah:
1. Adanya akomodasi terhadap opini dan public sphere yang cukup luas agar terjadi public discourse
2. Adanya pendidikan politik pada masyarakat dengan menampilkan fakta yang
3. Adanya publisitas tentang peristiwa yang terjadi disekitar masyarakat.
4. Adannya peran media sebagai “watchdog” terhadap kebijakan public, perilaku politisi, baik pemerintah dan politisi partai politik.
5. Adanya peran advokasi media terhadap kepentingan public.
Menjadi persoalan ketika wahana sebagaimana disebutkan di atas tidak tersedia dengan baik. Untuk mewujudkan well-informed citizen tidaklah mudah, ada berbagai tantangan yang dihadapi untuk membuatnya menjadi nyata:
1. Kegagalan pendidikan politik yang menghasilakan apastisme politik, sehingga orang menarik diri untuk terlibat dalam politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bobio atau ‘silent passivity’ dalam terminology Jean Boudrillard.
2. Tidak adanya pilihan, persoalan ini muncul karena tidak ada pilihan alternative yang untuk dipilih selain pilihan yang sudah biasa ada.
3. Kapitalisme dan kekuasaan. Jika dibalik prosedur politik yang demokratis ternyata ada kepentingan bisnis maka sulit bagi warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik
4. Manipulasi opini dan menutup-nutupi informasi jika poltisi merasa tidak menguntungkan dan justru membahayakan kepentingan mereka. Misalnya jika aspirasi masyarakat ditutup-tutupi atau masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat secacara terbuka di ruang public.
5. Rendahnya objektifitas media dan media partisan yang menyebabkan terjadinya distorsi informasi.
Dalam konteks komunikasi politik di Indonesia, dalam kasus pemilu atau pilkada misalnya, menuju well informed citizen masih mengalami banyak tantangan. Dari satu aspek misalnya, soal ketidaktersediaannya alternative pilihan bagi masyarakat. Pilihan partai politik, presiden, kepala daerah di Indonesia, tidak menawarkan tawaran yang berbeda. Kampanye pada umumnya hanya mengungkapkan janji-janji yang normative, tidak spesifik pada isu dan program tertentu.
Menurut Efendi Gazali (Kompas Cyber Media), idealnya kampanye politik adalah “kampanye platform” sebagaimana diungkapkan Mendosa dan Jamieson (2001), yaitu kampanye yang isinya adalah prospective policy-choice. Prinsipnya adalah keyakinan, kampanye merupakan sebuah kesempatan bagi pemilih untuk mebandingkan dan mempertentangkan posisi-posisi kebijakan yang spesifik dan rinci dari para kandidat, lalu memilih yang terbaik diantara penyajian janji-janji itu.
0 komentar:
Posting Komentar